Unit Penunjang

Biro


UPT


Lembaga


Badan Penjaminan Mutu

01 November 2016 oleh anonim - 20225

Bagikan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. Penetapan Standar 

Tujuan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu  Internal di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Ruang Lingkup

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya berlaku : 

  1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
  2. Untuk semua lingkup manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana,  standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.

Definisi

  1. Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
  2. Merumuskan standar : menuliskan isi  setiap  standar  ke  dalam  bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, and Degree. 
  3. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
  4. Studi pelacakan : tindakan berupa   penelusuran   lulusan   Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang sudah bekerja.
  5. Uji public : tindakan yang telah disetujui oleh stake holder atau pemakai lulusan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Referensi

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun 2010  Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  5. Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia 2003.
  6. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.
  7. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  9. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  10. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  11. Buku Peraturan Akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  12. Rencana Strategi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  13. Rencana Operasional Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  14. Statuta Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Uraian Prosedur :

  1. Visi dan misi UNIROW dipakai sebagai landasan dan tujuan akhir ketika merancang dan menetapkan standar mutu sistem penjaminan mutu internal.
  2. Pelajari kondisi faktual yang ada dari kegiatan yang akan dibuat standarnya untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang masih ada dan bandingkan dengan kondisi ideal yang ingin dicapai.
  3. Perhitungkan daya dukung sarana prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki dan yang akan melasanakan standar yang dibuat.
  4. Melibatkan stake holder untuk  mendapatkan masukan  dalam menetapkan standar yang dibuat. 
  5. Pelajari semua peraturan yang ada, yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dibuatkan standarnya.
  6. Lakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibuatkan standarnya.
  7. Buatlah draft awal standar menggunakan rumus ABCD
  8. Lakukan uji publik  dan  sosialisasi  draft  standar  dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

B. Pelaksanaan Standar

Tujuan

Untuk melaksanakan standar, dan memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Ruang Lingkup 

Luas Lingkup Manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian pada masyaraka.

Definisi 

  1. Melaksanakan Standar : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
  2. Prosedur/SoP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren .
  3. Instruksi Kerja : rincian daftar  tugas yang  harus  dilakukan oleh penerimatugas.

Referensi 

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  5. Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia 2003.
  6. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.
  7. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  9. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  10. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  11. Buku Peraturan Akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  12. Rencana Strategi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  13. Rencana Operasional Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  14. Statuta Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Uraian Prosedur : 

  1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
  2. Sosialisasikan isi standar  kepada  seluruh  dosen,  karyawan  non -dosen , dan  mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
  3. Siapakan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
  4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian

C. Pengendalian Standar

Tujuan

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  dapat  tercapai/terpenuhi  di  lingkungan  Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Ruang Lingkup 

Luas Lingkup Manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat. 

Definisi 

  1. Pemantauan atau monitoring : mengamati sesuatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk  mengetahui  apakah  proses atau  kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 
  2. Pemeriksaan mengecek atau  mengaudit  secara   detil  semua   aspek  dari penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk   mencocokkan  apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan isi standar. 
  3. Evaluasi : tindakan menilai yang   didasarkan pada hasil  pelaksanaan, perkembangan dan relevansinya dengan visi dan misi. 

Referensi

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun 2010  Tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  5. Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia 2004.
  6. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.
  7. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  9. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  10. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  11. Buku Peraturan Akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  12. Rencana Strategi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  13. Rencana Operasional Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  14. Statuta Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Uraian Prosedur :

  1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan,atau semesteran terhadap pelaksaan  isi  standar  dalam  semuaaspekkegiatan penyelenggaraan pendidikan. 
  2. Catat dan rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikanyangtidaksesuaidenganisi standar.
  3. Catat dan rekam bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen sepertiprosedur kerja, formulir, dan bukti fisik dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
  4. Periksa, pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai dan Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
  5. Catat atau rekam semua tindakan korekstif yang diambil dan Pantauterus menerus efek dari  tindakan  korektif  tersebut,  misal :  apakah  kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 
  6. Buat laporan tertulis  secara  periodik  tentang  semua  hal  yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraiakan di atas. 
  7. Laporkan hasil dari  pengendalian  standar  kepada  pimpinan  unit Kerja dan pimpinan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban disertai saran atau rekomendasi. 

D. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Tujuan

Memastikan bahwa proses pembelajaran  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kesehatan.

Ruang Lingkup

Proses kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pembelajaran.

Definisi

  1. Evaluasi adalah elemen hasil pembelajaran (pengetahuan yang diperoleh mahasiswa), proses pembelajaran, dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran.
  2. Monitoring adalah kegiatan   untuk   mengamati/meninjau   kembali/mempelajari  serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang sedang  berjalan.  Kegiatan  monitoring  dilakukan  untuk  menemukan dan  mengenali, mencari alternative pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan tepat waktu.

Referensi

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  4. Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor 08  Tahun 2012  Tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  5. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  6. Buku Peraturan Akademik UNIROW Tuban 7. Rencana Strategi UNIROW Tuban
  7. Rencana Operasional UNIROW Tuban

Uraian Prosedur

 

E. Audit Mutu Internal

Tujuan

  1. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi dari penerapan sistem penjaminan mutu internal.
  2. Melaporkan hasil audit mutu internal dengan data yang memadai dan memberi masukan kepada unit kerja terkait agar dapat dilakukan perbaikan.

Ruang Lingkup

Semua kegiatan audit mutu internal dilaksanakan 6 bidang terkait dalam penerapan  sistem  penjaminan  mutu  di  Badan  Penjaminan  Mutu  Universitas  PGRI Ronggolawe Tuban (BPMU Unirow) yang ada pada bidang didalam proses BPMU UNIROW Tuban untuk mencegah adanya produk tidak sesuai. Prosedur ini berlaku bagi pihak - pihak yang terkait dalam proses audit mutu internal di  BPMU UNIROW Tuban, yaitu : Kepala BPMU UNIROW Tuban, Kepala Bidang BPMU UNIROW Tuban, Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPMU) dan tim auditor mutu internal. 

Definisi

  1. Badant Penjaminan Mutu (BPMU) adalah perangkat penjaminan mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang diberi mandat  untuk  mengembangkan  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengintegrasikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dan yang telah ditentukan oleh Badan  Standar  Nasional  Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (BSNP - SPMPT), Peraturan - peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan persyaratan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  2. Audit Mutu Internal adalah audit yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Badan Penjaminan Mutu (BPMU) dengan pelaksanaan Audit mutu internal dengan metode cross audit.
  3. Management Representative (MR), yaitu Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPMU), adalah seseorang yang bertugas membantu Top Management (TM), yaitu Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPMU), dalam implementasi SPMI di Badan Penjaminan Mutu (BPMU).
  4. Team Audit Mutu Internal adalah  orang -  orang yang  ditugaskan  oleh  Top Management (TM), untuk menyelenggarakan dan melakukan cross audit.
  5. Ketidaksesuaian (KTS) adalah apabila ditemukan :
  • Tidak terdapat elemen sistem.
  • Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu.
  • Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten.
  • Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidak puasan pelanggan.
  • Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit mutu internal secara berturut-turut.
  • Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratab dalam satu klausul atau dokumen referensi lain.
  • Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi.
  1. Observation (OB) adalah apabila ditemukan : Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini bukan merupakan suatu ketidak sesuaian dalam sistem mutu.

Referensi 

  1. Manual Mutu Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (BPMU UNIROW Tuban).
  2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
  3. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  4. Buku Peraturan Akademik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  5. Rencana Strategi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  6. Rencana Operasional Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
  7. Statuta Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Uraian Prosedur :

  1. Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (BPMU UNIROW Tuban ) menyusun rencana audit mutu internal Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk periode 12 bulan ke depan, setiap bagian minimal dua kali (2x) dalam satu tahun.
  2. Perencanaan waktu yang ditetapkan untuk tiap bidang tergantung pada prioritas dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan audit mutu internal.
  3. Management Representative (MR), menyusun konsep team audit mutu internal yang terdiri dari  MR  sebagai  ketua  pelaksana,  audit  mutu  internal  dan sekretariat. Auditor internal adalah personel yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi auditor mutu internal tetapi bukan berasal dari bidang yang akan diaudit (independen). 
  4. Kepala Badan Penjaminan Mutu  Universitas  PGRI Ronggolawe Tuban (BPMU UNIROW Tuban) menetapkan team audit mutu internal Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (BPMU UNIROW Tuban) melalui surat tugas dengan dilampiri jadwal dan distribusi auditor. 
  5. MR mengko’ordinasikan para auditor internal dan sekretariat untuk persiapan pelaksanaan audit internal, serta menginformasikan kepada unit kerja yang akan diaudit.
  6. Paling lambat satu minggu sebelum tanggal audit, auditor internal yang ditunjuk harus dihubungi agar dapat melakukan persiapan audit. Apabila terdapat auditor internal yang berhalangan, maka digantikan oleh MR. auditor internal akan mengkonfirmasikan kembali waktu pelaksanaan audit dengan unit kerja yang bersangkutan. Jika terpaksa dilakukan perubahan jadwal, maka auditor internal harus melakukan konfirmasi ke MR.
  7. Auditor internal melaksanakan audit mutu internal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati (jika terdapat permintaan perubahan jadwal).
  8. Kabid menerima dan   mengklarifikasi   temuan   ketidaksesuaian   dan mengajukan rencana tindakan perbaikan.
  9. Kabid melakukan tindakan perbaikan seperti yang telah direncanakan.
  10. Auditor internal akan  melakukan  verifikasi  kesesuaian  tindakan  perbaikan terdahap rencananya. Jika belum sesuai, auditor internal menyampaikan kepada Kabid bahwa tindakan perbaikan belum sesuai dengan rencana, sehingga status temuan belum bisa ditutup (closed). 
  11. Auditor internal melaporkan hasil audit mutu internal kepada MR. Selanjutnya, MR melakukan   verifikasi   efektifitas   tindakan   perbaikan   terhadap   sistem penjaminan mutu internal di Badan Penjaminan Mutu (BPMU) UNIROW Tuban.

Dalam melakukan Audit Internal,

  1. Rektor menugaskan BPMU untuk menyusun TIM AIMA
  2. BPMU menyusun TIM AIMA sesuai unit yang akan di audit. JIka yang akan diaudit Fakultas atau Prodi maka akan dibentuk TIM AIMA Fakultas/Prodi,
  3. Rektor menerbitkan SK untuk TIM AIMA tersebut.
  4. Setelah mendapatkan SK Rektor maka Tim Audit melaksanakan Audit.
  5. Tim Audit melaporkan hasil audit ke rektor melalui ketua BPMU.
  6. Ketua BPMU melaporkan Hasil Audit ke Rektor
  7. Berdasarkan Hasil Laporan Audit tersebut Rektor meminta tindakan koreksi pada Unit kerja yang diaudit ( Dekan/KaProdi/Ka LPM/ka Lemlit dan atau Ka Biro) dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Keputusan sesuai hasil temuan Tim Audit
  8. Dekan/KaProdi/Ka LPM/ka Lemlit dan atau Ka Biro mempelajari Hasil Temuan Tim Audit
  9. Dekan/KaProdi/Ka LPM/ka Lemlit dan atau Ka Biro memeperbaiki kinerja sesuai target yang ditetapkan
  10. Dekan/KaProdi/Ka LPM/ka Lemlit dan atau Ka Biro melakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya

     

 F. Tinjauan Manajemen

Tujuan

Menjamin bahwa implementasi Sistem Manajemen Mutu di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat mencapai kepuasan pelanggan. 

Ruang Lingkup 

Peninjauan ulang Manajemen Puncak (Top Management) terhadap dokumentasi dan implementasi  Sistem  Manajemen  Mutu  Universitas  PGRI Ronggolawe Tuban  agar menjamin keberlangsungan, kesesuaian, kelengkapan, dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.

Definisi 

  1. Tinjauan Manajemen adalah langkah dari Manajemen Puncak (Top Management) Universitas untuk meninjau sistem manajemen mutu Universitas PGRI RonggolaweTuban pada kurun  waktu   yang  telah  direncanakan  untuk  memastikan kesinambungan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem menajemen mutu. Tinjauan ini termasuk pengkajian peluang peningkatan serta kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu Universitas. 
  2. Kebijakan Mutu adalah keseluruhan maksud dan tujuan Universitas yang telah dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak yang terkait dengan mutu.
  3. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju oleh Universitas yang berkaitan dengan mutu

Referensi

  1. Standar mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
  2. Manual Mutu Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
  3. Program Kerja Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Uraian Prosedur : 

  1. Rektor/Pembantu Rektor I  memberikan  mandat  kepada  Badan  Penjaminan  Mutu Universitas untuk mengadakan evaluasi pada  suatu sistem  manajemen  yang sedang berlaku. 
  2. BPMU mengadakan rapat untuk membahas hasil AIM/hasil angket dari pelanggan dan sivitas akademika/hasil visitasi akreditasi.
  3. BPMU menyampaikan hasil evaluasi   sistem   manajemen   kepada   Pimpinan Universitas. 
  4. BPMU mengagendakan rapat tinjauan manajemen dan menginstruksikan sekretaris BPMU sebagai MR untuk membuat surat undangan.
  5. Sekretaris BPMU mengundang semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro/UPT untuk hadir rapat  tinjauan  manajemen  pada  waktu  dan  tempat  yang  telah ditetapkan. 
  6. Pimpinan Fakultas, Program  Studi,  Biro/UPT  melaksanakan  rapat  tinjauan manajemen. 
  7. Sekretaris BPMU mencatat, menyusun, melaporkan kepada Rektor/Pembantu Rektor 1 dan mengarsipkan laporan hasil tinjauan manajemen.

 

 

 

 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Selengkapnya Unduh Brosur